Selain itu juga berpedoman pada surat edaran DPP No.29/2019 dan Keputusan Munas V di Bali yang mengatur tentang syarat syarat calon pimpinan dewan.
“Aturannya sudah jelas sehingga DPD Kabupaten/Kota tidak bisa semaunynya sendiri. Termasuk DPD Provinsi,” tandas Sahat, ketika memberikan arahan pada pengurus Golkar Kabupaten Ngawi.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur ini mengaku prihatin atas perolehan kursi di DPRD yang dari tahun ke tahun terus menyusut. Tahun 2014 dengan 7 kursi, harusnya naik, tapi malah degradasi menjadi 5 kursi pada Pileg 2019 .
Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Ketua DPD ll Golkar Kabupaten Ngawi dan jajarannya. Mengapa itu sampai terjadi padahal dulu Ngawi ini menjadi lumbung suara Golkar,” ucap Sahat.
“Ya, kita senang Golkar mendapat jatah Wakil Ketua di DPRD. Tapi kalau kursinya menurun., berarti ada yang harus dibenahi. Kami minta pengurus segera berbenah diri,” tambah Sahat dengan wajah serius.(min)
