Sampang – Guna meningkatkan nilai tambah dan rasio kemampuan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) petani garam, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa langsung menggelar Rapat kordinasi khusus (Rakorsus) Garam di Sampang, Jawa Timur.
Rakorsus tersebut melibatkan seluruh bupati se Madura, PT. Garam, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas UKM, Rektor Universitas Trunojoyo Madura serta beberapa asosiasi petani garam se Madura.
Rakorsus membahas tentang standard kualitas dan sustainability produk garam industri di Wilayah Madura, dilaksanakan di Aula Pemkab Sampang, Senin (22/7) siang.
Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim itu menjelaskan, bahwa ada aspirasi yang berkembang dari petani garam, tidak hanya di Jatim saja, tetapi aspirasi tersebut datang juga dari provinsi penghasil garam lainnya.
Sebagian besar dari mereka menyampaikan aspirasi bahwa harga garam mengalami penurunan cukup drastis dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Hal tersebut menyebabkan break even point (BEP) atau titik impas seluruh produksi garam menjadi tidak terpenuhi.
Solusi terhadap oversupply hampir setiap tahun muncul bisa dilakukan langkah-langkah secara lebih antisipatif dan komprehensif. Karena ini tidak hanya terjadi di Jatim, tetapi juga seluruh provinsi yang memiliki produksi garam, ujar gubernur perempuan pertama di Jatim.
Kepada wartawan, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa terdapat beberapa hal yang dibahas dalam Ratas. Antara lain, membahas regulasi yang diharapkan bisa diubah, penetapan harga dasar garam, serta data tunggal (single data) tentang jumlah produksi garam nasional dan impor garam.
Terkait regulasi, menurut Gubernur Khofifah memerlukan pembahasan terhadap peran PT. Garam (Persero) agar bisa menjadi stabilitator harga dan sebagai penyangga stok garam nasional.
Untuk menjadi bufferstock garam. Harus ada penunjukan secara khusus kepada PT. Garam (Persero) dari Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan, kata orang nomor satu di Jatim ini.
