Sementara itu, Bupati Anas mengaku membuka pintu yang lebar bagi daerah lain, khususnya Papua Barat untuk sharing terkait pengembangan daerah. Anas mengaku dalam mengembangkan Banyuwangi juga mengalami banyak tantangan dan kendala. Namun dengan semangat mempermudah pelayanan ke warga, pemkab banyak melakukan hal yang “out of the box” namun tidak melanggar aturan.
“Contohnya layanan publik mandiri yang baru kita luncurkan ini, di mana warga bisa mengurus dokumen via mesin ataupun aplikasi tanpa harus bertemu petugas. Bahkan kami sudah memulai penggunaan dokumen dengan tanda tangan digital yang sudah mendapat ijin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” jelas Anas kepada Wagub Papua yang saat itu diajak Anas menyaksikan pengenalan layanan tersebut.
Dalam layanan mandiri berbasis mesin dan aplikasi tersebut, terdapat beragam jenis dokumen digital yang bisa dilayani. Di antaranya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin apotek, izin mendirikan bangunan (IMB) non-tinjau lokasi, izin jasa konstruksi, izin bidan, izin industri, pembayaran reklame, dan beragam surat seperti tanda kelakuan baik, surat lahir/mati, surat domisili, dan surat keterangan miskin.
Anas pun juga sharing dengan Lakotani tentang pengembangan destinasi Raja Ampat yang sudah dikenal dunia. Anas mengakui bahwa Raja Ampat adalah salah satu surga pariwisata di Indonesia.
“Mari kita sama-sama mengembangkan wisata Indonesia. Terima kasih kepada Papua barat yang terus mempromosikan Raja Ampat sehingga bisa menarik wisatawan manca negara, yang artinya ini mengenalkan Indonesia ke dunia. Secara tidak langsung, itu juga berdampak positif bagi daerah lain di Indonesia yang mengembangkan pariwisata seperti halnya Banyuwangi,” pungkas Anas.
Rombongan Papua Barat ini menghabiskan waktu di Banyuwangi selama 3 hari, mulai 11 – 13 Juni. Selain ke Bappeda, mereka juga akan mengunjungi sejumlah desa Smart Kampung di Banyuwangi, seperti Desa Tamansari dan Desa Genteng Kulon. (jam)
