Banyuwangi – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Membawa rombongan 13 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota se-Papua Barat, Lakotani ingin sharing masalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari Banyuwangi.
Lakotani langsung ditemui Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Rabu (12/5/2019) di Pendopo Banyuwangi. Dia mengaku beberapa kali hadir dalam satu forum dengan pihak Pemkab Banyuwangi tentang pengelolaan pembangunan, dari situ akhirnya dia tertarik dengan apa yang dilakukan Banyuwangi.
“Apa yang disampaikan Banyuwangi itu akhirnya mendorong saya datang kemari untuk mempelajari banyak hal. Dan kami lebih bersyukur, ternyata Pak Anas yang menemui kami secara langsung,” kata Lakotani.
Diakui Lakotani, bahwa pihaknya ingin mempelajari lebih jauh masalah proses pembangunan, mulai perencanaan hingga pengawasan. Apalagi Papua juga mendapatkan dana otonomi khusus, sehingga pihaknya ingin mengoptimalkan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.
“Kami punya dana otsus, tapi kami sadar banyak kebutuhan masyarakat yang belum kita wujudkan. Kami terus cari cara supaya bisa optimalkan dana tersebut, salah satunya ya dengan sharing ke Banyuwangi ini,” kata Lakotani.
“Untuk itu, kami membawa seluruh Bappeda se-Papua Barat, agar mereka semua memiliki pemahaman dan perspektif yang sama terkait pengelolaan dana pembangunan dan prosesnya. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan nantinya bisa selaras,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Anas mengaku membuka pintu yang lebar bagi daerah lain, khususnya Papua Barat untuk sharing terkait pengembangan daerah. Anas mengaku dalam mengembangkan Banyuwangi juga mengalami banyak tantangan dan kendala. Namun dengan semangat mempermudah pelayanan ke warga, pemkab banyak melakukan hal yang “out of the box” namun tidak melanggar aturan.
“Contohnya layanan publik mandiri yang baru kita luncurkan ini, di mana warga bisa mengurus dokumen via mesin ataupun aplikasi tanpa harus bertemu petugas. Bahkan kami sudah memulai penggunaan dokumen dengan tanda tangan digital yang sudah mendapat ijin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” jelas Anas kepada Wagub Papua yang saat itu diajak Anas menyaksikan pengenalan layanan tersebut.
Dalam layanan mandiri berbasis mesin dan aplikasi tersebut, terdapat beragam jenis dokumen digital yang bisa dilayani. Di antaranya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin apotek, izin mendirikan bangunan (IMB) non-tinjau lokasi, izin jasa konstruksi, izin bidan, izin industri, pembayaran reklame, dan beragam surat seperti tanda kelakuan baik, surat lahir/mati, surat domisili, dan surat keterangan miskin.
Anas pun juga sharing dengan Lakotani tentang pengembangan destinasi Raja Ampat yang sudah dikenal dunia. Anas mengakui bahwa Raja Ampat adalah salah satu surga pariwisata di Indonesia.
“Mari kita sama-sama mengembangkan wisata Indonesia. Terima kasih kepada Papua barat yang terus mempromosikan Raja Ampat sehingga bisa menarik wisatawan manca negara, yang artinya ini mengenalkan Indonesia ke dunia. Secara tidak langsung, itu juga berdampak positif bagi daerah lain di Indonesia yang mengembangkan pariwisata seperti halnya Banyuwangi,” pungkas Anas.
Rombongan Papua Barat ini menghabiskan waktu di Banyuwangi selama 3 hari, mulai 11 – 13 Juni. Selain ke Bappeda, mereka juga akan mengunjungi sejumlah desa Smart Kampung di Banyuwangi, seperti Desa Tamansari dan Desa Genteng Kulon. (jam)