Dia mencontohkan, misalnya yang paling tinggi tingkat kurang gizinya di kawasan Madura, maka Pemprov Jatim akan bekerja sama dengan Universitas Trunojoyo untuk melakukan sosialisasi mengenai gizi sembari memetakan lebih detail hingga ke kecamatan-kecamatan yang kurang gizi.
Penyebab lain rendahnya IPM di Jawa Timur, kata Khofifah, juga berkaitan dengan jamban. Sampai saat ini, kata Khofifah menukil data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, baru 64 persen rumah tangga di Jawa Timur yang rumahnya sudah memiliki jamban. Pemprov, kata dia, sudah mengidentifikasi daerah mana saja yang masih kurang jamban.
“Itu ada di daerah Tapal Kuda. Nah, ini nanti bagaimana kemudian bisa diintervensi secara kroyokan. Yuk kita lakukan jambanisasi. Termasuk di daerah miskin (slum area), nanti harus ada jamban komunal. Kira-kira ada 5 MCK dan satu septic tank. Sampai sedetail itu, supaya intervensi kita itu bisa lebih signifikan,” ujarnya.
Pemprov Jatim, kata dia, akan melakukan sosialisasi dan pelaksanaan program-program peningkatan IPM ini secara fokus menyasar hingga tingkat kecamatan untuk kemudian dijadikan role model bagi kecamatan lainnya. Kecamatan itu akan menjadi referensi bagi daerah lainnya.
“Jadi kalau kita mau bilang, hari gini ada rumah tangga belum punya jamban, mari kita bangun gotong royong,” ujarnya.
Apalagi, hasil temuan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, tidak semua rumah tangga tidak berjamban itu adalah rumah tangga miskin.
Menurutnya, ada temuan Dinkes bahwa warga yang buang hajat di tempat terbuka tapi mereka memiliki telepon seluler. Ini bisa diartikan bahwa tidak semua rumah tangga yang tidak memiliki jamban adalah keluarga miskin. Ada kultur yang memaksa mereka berperilaku demikian.
“Jadi tidak melulu karena miskin, tapi mungkin ada kendala lain. Mungkin dia kontrak di situ kemudian tidak ada jamban komunal, begitu. Artinya, ini adalah kultur. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya rasa komunitas relawan dan partisipasi masyarakat Jawa Timur luar biasa. Ayo bersama-sama kita mengedukasi masyarakat, supaya yang punya kemampuan, ya, bikin jamban. Nanti jamban komunal kami yang mengintervensi,” ujarnya.
Pemprov Jatim, kata Khofifah, akan berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemkot di Jawa Timur untuk mengukur, apa bisa pada lima tahun ke depan, 99 persen warga Jawa Timur sudah berjamban. Menurutnya, ini juga menjadi bagian dari menyicil detail perencanaan untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (wt)
