Ditambahkan Anas, BPD adalah mitra pemerintah yang harus bisa bersinergi dengan aparat desa. “Karena mitra, sudah semestinya BPD bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Jangan ada lagi BPD yang turunkan kepala desa dan lain sebagainya. Kalau pun ada pemikiran yang beda, segera dicari solusinya,” pesan Anas.
Dalam bimtek ini, menghadirkan nara sumber dari Biro Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Kasi Aparatur Desa dai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Jatim Agus Subiyantoro menyampaikan materi tentang penataan kelembagaan masyarakat yang ada di desa, seperti PKK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
“BPD perlu tahu dan memanfaatkan optimal peran dari lembaga masyarakat ini. Lembaga-lembaga ini merupakan salah satu kanal guna mendapatkan aspirasi dari warga desa.
Kalau hubungan sudah baik, mereka bisa melakukan harmonisasi dan menyerap aspirasi masayarakat melalui lembaga tersebut,” ujarnya. (jam)
