Menurut Reni, sudah saatnya sektor pendidikan memanfaatkan kemajuan informasi tekhnologi untuk kemudahan, kecepatan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. “Namun penggunaan layanan digital ini harus tetap dipastikan keamanan datanya, jangan ada kebocoran,” pesan Reni.
Lebih lanjut legislator F-PPP itu juga mengingatkan agar pelaksanaan USBN BKS dilakukan evaluasi untuk melihat kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaran di lapangan. “Tetap perlu ada evaluasi yang bertujuan pelaksanaan di waktu-waktu mendatang agar lebih sempurna,” jelasnya.
Pelaksanaan USBN BKS yang diselenggarakan sejak 4 sampai 7 Maret 2019 diharapkan dapat melahirkan mekanisme yang baik dalam penentuan kelulusan SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA)(sam)
