Pihaknya akan tetap menuntut atas pendirian pabrik penggilingan dolomit milik pengusaha dari Kalimantan tersebut. Karena warga sekitar selama ini tidak pernah diajak komunikasi sama sekali.
“Jangankan mendapatkan tanggapan dari DLH Lamongan, kami datang ke kantor ini saja tidak menemui pegawai sama sekali. Situasi kantor sepi, kosong dan mirip dengan kuburan,”pungkasnya.
Berdasarkan absensi daftar hadir pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamongan terdapat 14 (empat belas) orang yang menandatangani.
Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua DPRD Lamongan, Debby Kurniawan.S.Kom,Kamis (25/10/2018), mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait hal tersebut. Dirinya juga mengatakan akan melakukan pengawasan dan melakukan kajian jika benar keberadaan pabrik itu dampaknya merugikan bagi masyarakat.
“Nanti kami akan lakukan koordinasi dengan pemerintah dan dinas terkait atas aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat Paciran. Kalau memang itu mengganggu nanti kami meminta agar mengkaji kembali proses perijinannya. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik,” jelasnya.(rin)
