Selain itu, berbagai isu pencemaran lingkungan yang ada di Provinsi Jatim seperti penurunan kualitas air dan pengelolaan sampah dan limbah B3, terus mendapat perhatian serius dari Pemprov Jatim.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya patroli air terpadu dengan menggandeng langsung pihak kepolisian, LSM, dan Dinas Lingkungan Hidup di kab/kota yang rutin melakukan patroli seminggu sekali di daerah-daerah yang dicurigai memiliki potensi limbah besar.
Dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jatim tahun 2017, dapat diperoleh gambaran pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jatim.
Capaian ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 52,77, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 85,49, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 62,02.
Dari data tersebut, diperoleh nilai IKLH sebesar 66,29 (kategori cukup baik) melebihi target RPJMD (64,0 – 65,5).
Pemprov Jatim juga mendesain peningkatan kualitas lingkungan dengan cara membagi zona upah tenaga kerja.
Melalui pembagian tersebut diharapkan pabrik dan industri di Jatim tidak berkumpul di satu wilayah saja. Dengan demikian, polusi udara dan limbah yang dihasilkan tidak terlalu besar dalam satu wilayah. Melalui upaya ini diharapkan pengawasan dan pengelolaan limbah menjadi lebih baik dan maksimal.
Sementara itu, terkait tata guna lahan dan hutan, Pemprov Jatim terus berupaya untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 12 Ha di luar kawasan hutan dan rehabilitasi kawasan hutan seluas 10.326 Ha, dan melakukan konservasi kawasan hutan sebesar 10.300 Ha. Juga, melakukan penghijauan seluas 157.726,55 Ha dengan jumlah pohon yang ditanam 78.863.277 buah, serta melakukan penghijauan melalui ruang terbuka hijau (hutan kota) di kab/kota seluas 106.131,07 Ha dengan rasio RTH 19,55. (min)
