Rabu, 17 April 2024
29 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSumenepDisayangkan Banyaknya Rangkap Jabatan : Instansi Terkait Diminta Tegas Awasi Uang Negara

    Disayangkan Banyaknya Rangkap Jabatan : Instansi Terkait Diminta Tegas Awasi Uang Negara

    Sumenep – Banyaknya Doubel jabatan di Kabupaten sumenep, dari Daftar isi Pengguna Anggaran (DIPA) yang bersumber dari dana APBN kembali di soal oleh Bambang Supratman kordinator Front Pejuang Masyarakat Sumenep (FPMS)

    Kepada Warta Transparansi. Com, Bambang menjelaskan tentang kepengurusan ganda dari sumber dana anggaran yang sama, misalnya pendamping desa Pemberdayaan (PDP) dengan gaji yang diterimanya perbulan, Rp. 3700.000, berikut pendamping lokal Desa (PLD) dengan besaran Gaji RP. 2.100 perbulan yang bersumber dari dana APBN terkesan lepas dari pengawasan instansi terkait. Tegasnya (05/11)

    Menurut, Bambang, dari Data yang di miliki dan siap dipertanggungjawabkan, terkumpul ada 12 orang yang memiliki rangkap Jabatan dengan rincian Delapan Orang sebagai (PDP) merangkap Guru sertifikasi aktif. Dan 4 orang sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) tercatat sebagai Guru sertifikasi aktif terhitung dari sejak tahun 2014. Urainya

    Bambang menjelaskan, adapun Guru yang sampai saat ini doubel job di kementerian agama sebagai Guru Sertifikasi dan Jabatan sebagai Pendamping Desa pemberdayaan (PDP) adalah inisial (N.) (AP. )(M.) (A. )(Z). (HN,) (MSB).( AS) sementara Guru Sertifikasi aktif yang menjabat sebagai Pendamping Lokal Desa ada 4 Orang dengan inisial (AW). (S).(M). (R). Kilahnya

    Di katakan Bambang, sebanyak 12 Orang ini telah menerima gaji ganda dari Daftar Isian pengguna Anggaran (DIPA) yang bersumber dari dana APBN, jelas ini sudah merugikan negara. Jika hal ini tetap dibiarkan, kata Bambang, ada dugaan kuat pihak Instansi terkait yakni, Kementerian Agama (Kemenaq) dan Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Sumenep ditengarai ikut membantu tindak pidana korupsi. Tegasnya

    Oleh karena itu, lanjut Bambang pihaknya akan melakukan analisis data kepada kedua Instansi guna dijadikan dasar bukti yang akurat sebagai pelaporan, dan jika benar terbukti maka, pihak dinas yang menaungi untuk bertanggung jawab memberikan sanksi hukum dengan mencopot salah satu Jabatan dan meminta untuk mengembalikan gaji ganda yang diterimanya selama menjabat. Pungkasnya

    Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kab. Sumenep, H. Ahmad Masuni, SE, MM belum bisa dimintai keterangan, kata salah satu stafnya sedang melakukan monitoring ke kepulauan. Katanya.

    secara terpisah, kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Muhammad Tawil mengatakan pihaknya hanya berpatokan kepada berkas dan jadwal mengajar Guru sertifikasi, selama mereka memenuhi persayaratan dan layak untuk sertifikasi tidak ada masalah, tegasnya.

    Guru Sertifikasi itu memiliki 24 jam waktu mengajar, kalau bisa terpenuhi kan berarti layak menjadi Guru sertifikasi.
    Di singgung masalah rangkap jabatan, pihaknya tidak bisa menjelaskan karena bukan tufoksinya. Tukasnya (sal)

    Editor : Nakula

    Redaktur : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan