Kalau pejabat yang korup dan diam, sambungnya, mereka adalah segerombolan orang putih yang munafik, berpura-pura baik padahal sebenarnya berhati bejat, dan suka menghisap keringat rakyat, oleh karenanya, kami dari Front Pejuang Masyarakat Sumenep (FPMS) akan terus menyuarakan aspirasi membela masyarakat lemah yang ditindas sekalipun tidak ada tanggapan dari pengusaha Tambak dan Instansi di lingkungan pemerintah kabupaten sumenep. Pungkasnya
Kepala Dinas Perizinan, penanaman modal, perizinan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Sumenep. Abdul Madjid S.Sos, M.Si, ditanya soal dikeluarkannya surat idzin usaha perusahaan Tambak laut di Belluk Ares, dirinya mengaku sejak tahun 2017 lalu dan sekarang sudah dalam tahap pekerjaan.
Ditanya soal arsip peridzinannya, Madjid tidak bisa menunjukkan berkasnya dengan alasan kode etik kami sebagai pemerintah. ” kalau tak ada idzin dari pemerintah gak bakalan dibangun, terus siapa yang bilang kalau andri itu kebangsaan china, Andri itu asli Jember. Pungkasnya
Sementara Kepala Desa Beluk Ares ,Muhammad Saleh saat hendak dikonfirmasi terkait pembebasan lahan tidak menanggapi kedatangan kami, dan Andri pengusaha Tambak Udang di daerah pesisir Pantura juga tak merespon pemberitaan.
Pungkasnya (sal)
