Pada mulanya, tim mengabsen satu persatu pengurus pleno sesuai dengan SK yang ternyata sudah lengkap. Ada satu dua yang tidak hadir, namun mereka sudah ijin karena tidak bisa meninggalkan kantornya.
Lalu tim juga mengabsen satu persatu nama nama susunan pengurus tingkat Kecamatan. Ditingkat Kecamatan semua pengurus juga lengkap, namun tim minta agar Ketua PK, Sekretaris dan Bendahara (KSB) harus mencantumkan nomer HP dan alamat sekretariat.
Pencatuman nomor HP bagi KSB menjadi keharusan untuk memudahkan kemunikasi. “Prinsipnya DPD Golkar Surabaya clear,” ungkap Proaf Daeng Gatot Suherman. (min)
