Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengecam keras kebijakan AS. Namun, kecaman saja tidak cukup. Karenanya, ia mendesak Kemenlu segera memanggil Duta Besar AS.
“Saya apresiasi kecaman pemerintah kita. Tapi saya minta Duta Besar AS segera dipanggil dan sampaikan kepadanya nota protes keras. Pemerintah juga harus mendesak PBB melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina akhir-akhir ini.
Kita adalah negara muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih maju,” tegas politisi dapil Jatim V ini.
isi lain, DPR melalui BKSAP telah dan secara konsisten akan terus menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen, seperti PUIC (Parliamentary Union of Islamic Countries) dan IPU (Inter-Parliamentary Union) agar segera mengambil langkah konkrit terhadap kebijakan AS itu.
“Saya dan Delegasi DPR seperti di IPU (forum parlemen dunia) dan PUIC (forum parlemen negara-negara OKI) serta AIPA (forum parlemen ASEAN) konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel.
Bahkan di PUIC pernah saya kritik perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina. Saya pernah tegaskan bahwa persatuan negara-negara Arab dapat berkontribusi besar mewujudkan kemerdekaan Palestina,” tandasnya.(rom)
