Sabtu, 13 April 2024
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSumenepGerakan Mahasiswa Sumenep (GMS) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Sumenep

    Gerakan Mahasiswa Sumenep (GMS) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Sumenep

    Sumenep – Gerakan Mahasiswa Sumenep (GMS) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Sumenep, dengan beberapa tuntutan yang disampaikannya, Rabu, 21/2/2018 sekitar pukul 9:30 Wib.

    Tuntutan mahasiswa terkait disahkannya Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) yaitu, menolak Revisi UU MD3; hentikan diskriminasi terhadap rakyat; tegakkan demokrasi seutuhanya; dan Presiden juga wajib menolak Revisi UU tersebut.

    Mahfud Amin, sebagai kordinator aksi menilai, disahkannya Revisi UU MD3 telah mencederai nilai-nilai demokrasi di Indonesia, serta berpotensi menjadikan wakil rakyat kebal hukum. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Sumenep, untuk ikut menolaknya.

    Gerakan Mahasiswa Sumenep (GMS) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Sumenep
    Gerakan Mahasiswa Sumenep (GMS) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Sumenep

    “Sudah jelas banget, Revisi UU MD3 ini bertentangan dengan konstitusi kita. Makanya kedatangan kami ke sini mendesak agar anggota DPRD Sumenep untuk juga menolak Revisi UU MD3,” teriak sambil menghadap matahari.

    Pantauan korantransparansi.com waktu di lokasi, aksi ratusan mahasiswa kali ini sempat diwarnai bentrokan antara mahasiswa dengan pihak kepolisian selama beberapa saat. Ketegangan meredah saat Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, bersedia menemui mereka.

    Di hadapan puluhan mahasiswa, Herman Dalikusuma menyampaikan “Saya akan sampaikan aspirasi sampean,” tutu politisi PKB itu.

    Pasca ditemui Ketua DPRD Sumenep, mahasiswa tak langsung membubarkan diri. Mereka masih menunggu semua Ketua Fraksi untuk menyatakan kometmennya. Hanya saja, tak satu pun dari mereka menemui mahasiswa.

    Perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan oleh Ketua DPRD Sumenep untuk mengecek langsung keberadaan Ketua Fraksi di kantornya masing-masing. Hasilnya, tidak semua Ketua Fraksi ada. Yang terpantau ada di kantor dewan hanya Ketua Fraksi PKB yang ada (fidz).

    Editor : Nakula

    Redaktur : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan