SURABAYA (Warta Transparansi.com) – Komisi D DPRD Surabaya menilai, rencana Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang mendesak sekolah baik negeri maupun swasta untuk menerima kuota 5% siswa baru dari warga kurang mampu, itu harus dilihat terlebih dahulu kemampuan anggaran belanja daerah Kota Surabaya.
“Kuota 5% siswa dari warga kurang mampu untuk SD dan SMP Negeri itu kan sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan sudah terlaksana, sementara untuk sekolah swasta ini yang belum ada aturannya baik Perwali, Perda, maupun aturan undang-undang di atasnya,” ujar Cahyo Siswo Utomo, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Kamis (09-02-2023).
Politisi PKS ini mengatakan, rencana Walikota Eri Cahyadi ingin adanya kuota 5% SD dan SMP swasta bagi siswa kurang mampu itu baik. Namun harus melihat kemampuan APBD kita untuk mengcover 5% siswa SD dan SMP swasta.
“Siswa 5% ini kan nanti dibiayai Pemkot Surabaya meski sekolah di swasta,” tegasnya.
Cahyo menyarankan Kadispendik Surabaya agar mengkalkulasi anggaran untuk penerimaan siswa didik baru di SD dan SMP swasta, bagi warga kurang mampu hingga pra miskin.
