SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menangis tersedu dan bersujud di depan salah seorang dokter.
Peristiwa yang menghebohkan itu terjadi saat audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya di Balai Kota, Senin (29/6/2020). Pertemuan juga membahas masalah Covid-19.
Penyebabnya, salah satu dokter yang hadir, yang diketahui bernama dr Sudarsono, menyampaikan overloadnya rumah sakit dan masih banyaknya warga yang tidak patuh protokol kesehatan guna pencegahan virus Corona (Covid-19). Salah satu rumah sakit yang disebit penuh adalah RSU dr Soetomo.
Mendengar itu, Risma pun merasa telah disalahkan sang dokter. “Kalau Bapak nyalahkan kami, kami gak terima, kami tidak bisa masuk di sana,” jawabnya dengan suara parau dan mata yang sudah merah karena menangis.
Risma beralasan, pihaknya merasa kesulitan berkomunikasi dengan pihak rumah sakit dr Soetmo. Sudah berulang kali ingin masuk ke rumah sakit milik Pemprov Jatim itu namun tidak bisa. Bahkan juga sempat akan memberikan bantuan, tetapi ditolak. Padahal, rumah sakit lainnya menerima.
Pemkot Surabaya memang rutin memberikan bantuan, terutama APD ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Bahkan, ketika ada bantuan APD dari pihak swasta, Risma sendiri yang mengatur pembagian APD tersebut, sehingga tidak numpuk di Balai Kota Surabaya. Rumah sakit yang diberikan bantuan APD itu tidak pandang bulu, hampir semua rumah sakit yang diberikan oleh pemkot, namun RSUD Dr. Soetomo yang menolak menerima bantuan tersebut.
Di samping itu, Risma juga menjelaskan bahwa selama pandemi Covid-19 ini, ia beserta jajaran Pemkot Surabaya sudah bekerja keras untuk menangani pandemi global ini. Ia juga mengakui bahwa tidak ingin ada warga Kota Surabaya yang mati karena Covid-19, namun juga tidak ingin ada warga Kota Pahlawan yang mati karena kelaparan.
“Kami ini sudah bekerja keras, berat. Apa dikira saya rela warga saya mati karena Covid-19 atau mati karena tidak bisa makan?. Pak, semalam saya dan Linmas sekitar pukul 03.00 WIB, masih ngurusi warga bukan Surabaya, warga bukan Surabaya aja kami masih urus, apalagi warga Kota Surabaya,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan kesehatan atau Covid-19 dengan persoalan ekonomi di Kota Surabaya harus berjalan seimbang. Namun, protokol kesehatan harus selalu diutamakan, makanya demi menjamin dan mendisiplinkan warga supaya terus menjaga protokol kesehatan, semua organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Satpol PP terus menggelar operasi dan razia setiap harinya. Bahkan, jika menemui warga yang tidak memakai masker, mereka langsung menyita KTP-nya. Bagi yang tidak membawa KTP, langsung diberi sanksi sosial, seperti dihukum joget di pinggir jalan, menyapu jalan dan bahkan diminta merawat pasien di Liponsos.
