SURABAYA – Menghindari terulangnya kecurangan seperti pada Pileg 2019 lalu , semua elemen masyarakat hendaknya ikut mengawasi event politik Pemilukada 2020 dengan ketat.
“Hari ini kita deklarasikan untuk sama sama mengawasi Pemilukada yang jujur dan berkeadilan,” ungkap Direktur LKBH BI Aan Ainur Rofiq dalam FGD (Forum Group Discusion) di KopiSae Sarabaya, Jumat (15/1/2020).
Tiga narasumber yang hadir Agus Mahfud Fauzi (Dosen/Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial Unesa), Sri Sugeng Pujiatmiko (pengamat Pemilu/mantan Bawaslu Jatim) dan Poernomo dari Bawaslu Jatim.
FGD ini dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan LSM pemantau Pemilu di Jawa Timur.
Aan Ainur Rofiq, ketua penyelenggara sekaligus narasumber mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan ketat baik terhadap penyelenggaraan Pilkadanya, penyelenggara seperti KPU maupun Bawaslu.
Pengalaman kami di Pileg lalu, terjadi banyak kecurangan, penggelembungan suara maupun perpindahan suara yang dilakukan secara masif.
Tapi anehnya Bawaslu ketika dilapori soal pelanggaran Pemilu seolah mengabaikan laporan kecurangan. Jadi penegakkan hukum di Bawaslu sangat lemah.
Padahal tidak semua orang berani melakukan gugatan secara resmi kepada Bawaslu. “ Saya terpaksa wira wiri untuk melaporkan atas kasus yang saya alami dan sampai sekarang DKPP juga belum ada kabarnya,” kata Aan.
Soal kasus yang menimpa Aan ini, Agus Mahfud Fauzi mengatakan, banyak terjadi di Jawa Timur. Bahkan di Madura tidak ada pemilu, tapi ada hasilnya. Ini aneh dan inilah Pemilu imajener.
Agus mengatakan jika ada kasus kasus Pemilu sebaiknya di selesaikan pada tingkat PPK mengingat proses di Mahkamah Konstitusi (MK) memerlukan waktu yang panjang. Selain itu dalam persidangan di MK yang diperlukan adalah fakta hukum bukan fakta lapangan.
