Surabaya, Wartatransparansi.com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin (30/3). Penyampaian ini menegaskan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sekaligus memperlihatkan capaian pembangunan yang dinilai solid di tengah dinamika ekonomi global.
Dalam paparannya, Khofifah menyebut realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur tahun 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan. Angka tersebut meningkat dibanding capaian tahun 2024 sebesar 98,25 persen, sekaligus menjadi indikator konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pembangunan yang berjalan sinergis dan berkelanjutan,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp28,55 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari target Rp33,25 triliun. Khofifah menegaskan bahwa kondisi tersebut mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Di sektor makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD yang berada di kisaran 4,80 hingga 5,20 persen. Kontribusi ekonomi Jawa Timur terhadap nasional mencapai 14,40 persen dan sebesar 25,29 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa, menegaskan posisi strategis provinsi ini sebagai motor penggerak ekonomi.
Tingkat inflasi Jawa Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,93 persen (y-on-y), masih berada dalam rentang sasaran nasional. Stabilitas ini dinilai sebagai hasil kebijakan pengendalian harga yang efektif serta manajemen distribusi yang terjaga di tengah tekanan global.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar Rp147,7 triliun, menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Selain itu, sektor perdagangan mencatat peningkatan ekspor sebesar 16,61 persen, didorong oleh penguatan ekspor nonmigas dan optimalisasi misi dagang dalam dan luar negeri.
Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan 12 kali misi dagang dalam negeri dengan nilai transaksi mencapai Rp16,31 triliun. Adapun misi dagang ke luar negeri, khususnya ke Singapura, menghasilkan transaksi sebesar Rp4,163 triliun.
Dalam aspek kesejahteraan, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,30 persen, turun sekitar 89,53 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Dalam kurun lima tahun terakhir, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan penurunan kemiskinan terbesar secara nasional.
Selain itu, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur mencapai 4.716 desa, tertinggi secara nasional. Rasio gini juga menurun menjadi 0,359, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,13, melampaui target yang ditetapkan.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejalan dengan penciptaan lapangan kerja.
Khofifah juga menyoroti capaian pelayanan publik yang memperoleh skor 4,75 dari skala 5, sebagai indikator peningkatan kualitas birokrasi yang semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam implementasi program strategis nasional, Jawa Timur berhasil menuntaskan 100 persen pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan total 8.494 koperasi. Selain itu, sebanyak 26 Sekolah Rakyat telah beroperasi di wilayah ini, menjadi yang terbanyak secara nasional.
Di akhir penyampaiannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada DPRD, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang terbangun. Ia menegaskan bahwa capaian tahun 2025 menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. (*)
