Surabaya, Wartatransparansi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan dampak bencana hidrometeorologi serta antisipasi potensi bencana pada musim kemarau 2026.
Rakor berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3/2026), dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BNPB Suharyanto. Turut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono.
Dalam arahannya, Khofifah menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi mulai April 2026. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
“Beberapa wilayah di Jawa Timur seperti Tuban sudah mulai memasuki fase awal kemarau. Karena itu, langkah antisipasi harus disiapkan sejak dini,” ujarnya.
Khofifah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas produksi pertanian, khususnya padi, di tengah ancaman kekeringan. Ia menyebut Indeks Pertanaman (IP) Jawa Timur saat ini berada di angka 2,7, meski di beberapa daerah seperti Ngawi masih sekitar 2,5.
“Sebagai lumbung pangan nasional, kita berharap produksi padi dan beras Jawa Timur tetap menjadi andalan nasional,” tegasnya.
Untuk menjaga produktivitas, Pemprov Jatim akan mendorong penyediaan sumber air alternatif, seperti pembangunan sumur dalam guna mendukung irigasi saat musim kemarau.
Selain sektor pertanian, Khofifah juga menyampaikan optimisme terhadap sektor peternakan, khususnya daging sapi dan ayam petelur, yang dinilai tetap dalam kondisi baik.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan rakor ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering, seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Prediksi BMKG menunjukkan dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki musim kemarau. Saat ini memang masih ada banjir di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Aceh, tetapi di wilayah lain seperti Riau sudah terjadi kebakaran hutan hingga hampir 3.000 hektare,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kebakaran hutan bahkan mulai terjadi di wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak, seperti Natuna.
“Dengan luas wilayah Indonesia, kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Apa yang dilakukan hari ini bukan berlebihan, tetapi justru langkah preventif yang diperlukan,” tegasnya.
Sebelumnya, BNPB bersama Pemprov Jatim juga telah meninjau langsung lokasi bencana banjir di Pasuruan sebagai bagian dari rangkaian mitigasi bencana.
Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit, serta Kepala BMKG Jawa Timur.
Hadir pula sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim, di antaranya Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Heru Suseno, Kepala Dinas Sosial Restu Novi Widiani, Kepala Dinas Kehutanan Jumadi, Kepala Dinas PU SDA Baju Trihaksoro, serta Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto. (*)
