SURABAYA, WartaTransparansi.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharap segera melepas sebidang tanah seluas 10 x 50 meter di Jalan Raya Pandugo, Surabaya, untuk mendukung pelebaran jalan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Lahan tersebut dinilai krusial demi kepentingan umum dan keselamatan pengguna jalan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi A (Bidang Pemerintaha dan Hukum) DPRD Jawa Timur Freddy Purnomo, kepada wartawan di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (23/2/2026).
Ia menyebut tarik ulur antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terkait status aset tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa kejelasan penyelesaian.
Menurut Freddy, posisi lahan berada di tengah jalur yang direncanakan untuk pelebaran jalan. Karena itu, ia menilai sudah sepatutnya kedua belah pihak mengedepankan sinergi demi kepentingan masyarakat.
“Kalau untuk fasilitas jalan dan keselamatan publik, mestinya bisa dicarikan solusi bersama. Jangan sampai kepentingan masyarakat terhambat karena persoalan aset,” ujarnya.
Dalam catatan Freddy, Jalan Pandugo juga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Ia mengungkapkan, sedikitnya tiga orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan di ruas jalan tersebut. Kondisi itu, menurutnya, menjadi alasan kuat agar pelebaran jalan segera direalisasikan.
“Data yang kami terima, sudah ada tiga korban meninggal dan lima orang luka-luka. Ini bukan angka kecil. Artinya ada persoalan serius yang harus segera ditangani,” tegas politisi senior Partai Golkar tersebut.
Freddy menambahkan, dalam era otonomi daerah, pemerintah provinsi memiliki fungsi pembinaan terhadap kabupaten/kota. Sementara pelaksanaan otonomi berada di tingkat kabupaten/kota. Karena itu, ia berharap Pemprov Jatim dapat mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam meningkatkan pelayanan publik.
Di sisi lain, Freddy tetap mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak pada periode kedua kepemimpinan mereka. Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, termasuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai indeks 4,75.
Capaian tersebut takblepas dari kinerja OPD yang semakin bagus, Penataan SDM yang semakin baik. Dan tak kalah pentingnya adalah sistem rekrutmen untuk jabatan eselon yang semakin baik.
Dicontohkan, kinerja sekretariat dewan saat ini dinilainya semakin inovatif. Sinergitas dan kolaborasi sangat diperlukan.
“Kami tetap mendorong gubernur melakukan terobosan-terobosan agar kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin meningkat,” pungkasnya. (*)
