JAKARTA, WartaTransparansi.com – Di tengah terik matahari pagi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (24/1/2026), sebuah pesan penting digaungkan. Bukan sekadar soal teknis penyelenggaraan ibadah haji, melainkan tentang nilai kemanusiaan yang menjadi ruh utama pelayanan jemaah haji Indonesia tahun 2026.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, berdiri di hadapan para peserta Diklat Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M. Dalam apel pagi itu, ia menegaskan visi besar penyelenggaraan haji 2026: haji yang berkeadilan, berempati, dan berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan lansia.
Bagi Dahnil, visi tersebut bukanlah konsep abstrak. Ia berakar kuat dari keteladanan Rasulullah SAW, terutama pesan-pesan luhur yang disampaikan dalam Haji Wada—haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Dalam khutbahnya saat itu, Rasulullah menekankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, salah satunya dengan pesan tegas untuk menjaga dan memuliakan perempuan.
“Kalau kita membaca sejarah, salah satu pesan utama dari Haji Wada adalah kepedulian. Rasulullah SAW secara jelas berpesan agar perempuan dimuliakan dan dijaga,” ujar Dahnil, mengingatkan kembali esensi ibadah haji sebagai perjalanan spiritual yang sarat nilai kemanusiaan.
Pesan itulah yang kini menjadi landasan kebijakan layanan haji Indonesia tahun 2026. Selain program Haji Ramah Lansia yang telah berjalan, pemerintah secara serius mengusung tema Haji Ramah Perempuan sebagai bentuk afirmasi nyata. Data menunjukkan lebih dari 55 persen jemaah haji Indonesia adalah perempuan.
Sementara sekitar 25 persen jemaah tergolong lansia, dan sebagian besar di antaranya juga perempuan. Angka-angka tersebut menjadi pengingat bahwa layanan haji harus semakin sensitif, protektif, dan berperspektif gender.
“Tahun ini, atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri menegaskan bahwa haji harus menjadi haji yang afirmatif—berpihak kepada perempuan dan lansia,” tegas Dahnil.
Keberpihakan itu tercermin dalam komposisi petugas haji 2026. Sebanyak 33 persen petugas haji adalah perempuan—angka tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Bukan sekadar simbol, kehadiran mereka diharapkan mampu memastikan jemaah perempuan dan lansia memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan bermartabat.
Lebih dari sekadar pelatihan teknis, Dahnil berharap Diklat PPIH 2026 melahirkan petugas yang bekerja dengan hati. Petugas yang menjadikan nilai-nilai Haji Wada sebagai ruh pelayanan, sehingga haji 2026 benar-benar hadir sebagai ibadah yang humanis, berkeadilan, dan penuh kepedulian. (din/ais)
