SURABAYA, Wartatransparansi.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Sekolah Rakyat (SR) merupakan solusi strategis dan efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan. Hal itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1).
Bimtek tersebut diikuti 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, serta 86 Wali Asuh dari seluruh SR di Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf sebagai penanggung jawab program SR nasional serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi selaku leading sector pengasuhan anak.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan Bimtek ini merupakan bentuk sikap proaktif Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sekolah Rakyat berbasis asrama.
“Kita ingin memastikan pengelolaan Sekolah Rakyat berjalan optimal, adaptif terhadap dinamika sosial, serta mampu menjawab tantangan latar belakang anak-anak yang sangat beragam,” ujar Khofifah.
Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 SR dengan total 2.249 siswa. Jumlah tersebut terbagi dalam 98 rombongan belajar, terdiri dari 15 rombel SD, 35 SMP, dan 48 SMA.
Menurut Khofifah, Sekolah Rakyat harus menjadi ruang lahirnya potensi anak bangsa yang brilian dan berlian, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Banyak anak yang sebelumnya tidak tampak istimewa, namun setelah diberi ruang, pembinaan, dan lingkungan yang tepat, mereka menunjukkan kemampuan luar biasa,” tegasnya.
Ia mencontohkan penampilan baris-berbaris siswa SR asal Jawa Timur yang mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto saat peresmian 166 Sekolah Rakyat se-Indonesia. Selain itu, siswa SR Jatim juga tampil berpidato dalam berbagai bahasa asing, termasuk Arab dan Jepang.
Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya kepekaan Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan terhadap proses adaptasi siswa. Setiap persoalan sosial di lingkungan sekolah harus segera diidentifikasi, diantisipasi, dan diselesaikan secara cepat melalui sinergi lintas instansi.
“Jangan biarkan masalah berlarut-larut. Koordinasikan dengan Dindik, Dinsos, hingga Bupati atau Wali Kota setempat,” pesannya.“Dari 166 SR se-Indonesia, terbanyak berada di Jawa Timur. Ini prestasi Plus Plus Plus,” ujarnya. (*)
