KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, ST., MM, menggelar kegiatan Sosialisasi Produk Hukum (SPH) bersama warga di Gedung Kelurahan Lirboyo, Rabu malam (29/10/2025).
Acara ini menjadi forum dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah, khususnya terkait pelayanan publik, kesejahteraan, dan kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, Imam menghadirkan Kabid Pelayanan Kesehatan dan PSDK Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dwi Sunaryati, sebagai narasumber.
Salah satu warga, Aris Saifudin dari Kelurahan Bandar Kidul, mempertanyakan perbedaan antara BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) setelah diminta membayar biaya umum saat berobat di rumah sakit. Menanggapi hal itu, Dwi Sunaryati menjelaskan bahwa sistem BPJS memiliki aturan ketat, terutama pada layanan Unit Gawat Darurat (UGD).
“Jika pasien datang ke UGD dan tidak termasuk dalam kategori gawat darurat, maka pasien tidak ditanggung BPJS. Tapi kalau langsung ke puskesmas atau rumah sakit seperti Gambiran, Kilisuci, maupun Bhayangkara, semua tetap ditanggung BPJS,” jelas Dwi.
Ia menegaskan, BPJS dan KIS kini memiliki cakupan yang sama, hanya berbeda penamaan. Pemerintah memperketat sistem klaim guna menjaga stabilitas keuangan BPJS.
Keluhan juga datang dari Setyo Utomo, warga Kelurahan Lirboyo, mengenai kewajiban pemeriksaan lanjutan bagi anak setelah skrining di sekolah. Dwi menjelaskan, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) tetap berjalan, namun kini dilakukan dengan sistem skrining mandiri oleh sekolah dan puskesmas.
“Anak bapak, tidak perlu datang ke puskesmas. Petugas akan datang untuk pemeriksaan menyeluruh,” ujarnya.
Menanggapi berbagai keluhan warga, Imam Wihdan Zarkasyi menilai lemahnya sosialisasi program kesehatan menjadi akar persoalan. Padahal, Kota Kediri telah mencapai 100 persen cakupan BPJS dead coverage (asuransi jiwa.red).
