Dialog dan Penguatan Ekosistem Pers
Melalui Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang diluncurkan Kementerian HAM, Rabu (12/4/2026), PWI berharap tercipta ruang dialog terbuka antara pemerintah dan komunitas pers.
Program itu juga diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang semakin mendukung kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Bagi PWI, pembangunan peradaban HAM tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab.
Sebab itu PWI siap menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pers yang sehat sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia.
Sebelumnya Menteri HAM, Natalius Pigai, mengungkapkan, tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, jelas susah membangun peradaban hak asasi manusia.
Dia juga mengatakan, media memiliki peran mengampanyekan upaya pembangunan HAM di berbagai sektor, termasuk di bidang sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya. “Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” katanya.
Sementara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, pada kesempatan yang sama mengatakan, Komnas HAM pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM.
“Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis adalah juga human right defender. Maknanya, wartawan adalah pembela HAM juga,” tuturnya.
Menurutnya, pers juga mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM. (*/red)
