SURABAYA (Wartatransparansi.com) – PMI Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Jatim, BNPB, perwakilan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), serta berbagai stakeholder dan organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar forum kolaboratif untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penyusunan rencana kontinjensi (renkon) banjir Bengawan Solo.
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jatim, Edy Purwinarto, menegaskan bahwa bencana memang tidak bisa ditawar. “Kalau boleh kita menawar tentu jangan sampai terjadi bencana. Namun alam tidak bisa diajak berunding. BMKG sudah memberi banyak peringatan, hanya saja kita kadang lengah,” ujarnya.
Menurut Edy, dalam sistem penanggulangan bencana, BPBD menjadi penanggung jawab utama di daerah, sementara PMI bergerak di bawah koordinasi BPBD. Ia menekankan pentingnya membangun masyarakat tangguh yang memahami gejala peringatan dini sehingga mampu menyelamatkan diri sebelum dampak terburuk terjadi.
Program ini merupakan amanah PMI Pusat yang dijalankan bersama BPBD dan didukung Pemerintah Australia. Selain tahap tanggap darurat, dukungan donor juga memperkuat aspek mitigasi dan pendanaan kebencanaan di Jawa Timur.
Officer Program Siap Siaga Jatim, Mambaus suud, menyebut kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan pendekatan Anticipatory Action/Anticipatory Multi-Purpose Disaster (AA/AMPD) dalam renkon Bengawan Solo. Pendekatan ini memanfaatkan informasi peringatan dini untuk melakukan aksi sebelum bencana berdampak luas.
