Saat ini, terdapat enam pengembang yang berpotensi dikenai sanksi pengumuman di media massa dan terancam masuk dalam daftar hitam karena belum menyerahkan PSU.
Menurut Iman, keterlambatan penyerahan tersebut umumnya disebabkan oleh kendala administratif, seperti proses pemecahan sertifikat tanah di BPN yang belum selesai, atau adanya perbedaan antara kondisi fisik di lapangan dengan rencana tapak (site plan) yang telah disetujui.
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya mengimbau para pengembang agar segera mengurus Berita Acara Serah Terima (BAST) administrasi setelah site plan disahkan. Adapun penyerahan fisik PSU dapat dilakukan secara bertahap hingga tiga kali, seiring dengan progres pembangunan mulai dari 30 persen hingga 100 persen.
“Kami mengajak pengembang untuk konsisten dengan rencana tapak yang telah disepakati sejak awal, sehingga proses penyerahan PSU dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari,” imbuhnya.
Iman juga menambahkan, bagi perumahan yang pengembangnya sudah tidak diketahui keberadaannya, perwakilan warga dapat berinisiatif mengajukan permohonan penyerahan PSU secara mandiri kepada Pemkot Surabaya.
“Tujuan Pemkot Surabaya adalah agar fasilitas lingkungan perumahan dapat dikelola dengan baik dan warga memperoleh pelayanan yang layak,” pungkasnya.
Sebagai informasi, hingga saat ini sebanyak 128 pengembang dengan total 270 perumahan telah menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Surabaya. Sementara itu, sebanyak 20 pengembang perumahan telah dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) oleh Pemkot Surabaya. (*)
