“Inisiatif digital ini menegaskan komitmen transformasi hukum berbasis teknologi agar pelayanan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan inklusif,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi tersebut sejalan dengan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, provinsi yang tidak hanya unggul secara ekonomi tetapi juga kuat dalam tata kelola hukum dan keadilan.
Ke depan, sinergi antara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang terkoordinasi, efektif, dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.
“Ini sekaligus menjadi referensi bahwa negara hadir untuk membangun dan menjaga ketahanan keluarga,” imbuh Khofifah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah dan Ketua PTA Surabaya menerima Rekor MURI atas capaian penandatanganan MoU terbanyak. Tercatat sebanyak 40 lembaga lintas kementerian, instansi, universitas, perbankan, jasa profesi, dan organisasi kemasyarakatan terlibat, yang akan ditindaklanjuti melalui 1.080 perjanjian kerja sama di tingkat kabupaten/kota oleh Pengadilan Agama se-Jawa Timur.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa reformasi hukum dapat dimulai dari kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Ketua PTA Surabaya Zulkarnaen menyatakan bahwa MoU tersebut memungkinkan penyederhanaan birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis aplikasi Satria Majapahit Juara.
“Aplikasi ini diharapkan mampu memandu masyarakat dalam memperoleh layanan hukum yang cepat, mudah, akurat, dan tetap bermutu,” ujarnya.
Ketua Muda Kamar Agama MA RI Yasardin turut mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim dan seluruh mitra. Ia berharap seluruh MoU dapat diimplementasikan secara efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. (*)
