Eri menekankan, bahwa pemerintah harus mendukung investasi dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan transportasi.
“Pembangunan infrastruktur akan menarik banyak orang, meningkatkan PAD, dan pada akhirnya digunakan untuk mensejahterakan warga miskin,” ujarnya.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri mengaku, strategi ini menjadi contoh bagi daerah lain. Ia mengimbau kepala daerah untuk tidak menaikkan pajak, melainkan menggunakan skema pembiayaan alternatif.
“Hingga saat ini, tercatat ada 92 kota di Indonesia yang telah mengikuti kebijakan serupa,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemkot bersama DPRD Surabaya resmi menetapkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Salah satu poin dalam dokumen tersebut adalah disetujuinya pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah sebesar Rp 450,2 miliar dari Bank Jatim.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pinjaman ini merupakan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
”Dampaknya, seperti mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan ancaman banjir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. DPRD fokus mengawal agar pembangunan tepat sasaran,” katanya. (*)
