“Yang paling menentukan itu sistem dan pengelolanya. Kalau pengelolanya, dalam hal ini sekolah dan pemerintah, tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai, ya hasilnya tidak akan maksimal. Kita jangan sampai program ini hanya jadi formalitas tanpa dampak nyata,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi aparatur sipil negara (ASN) saat ini yang kerap terjebak dalam sistem keuangan yang timpang. “Dengan gaji rata-rata Rp4 juta, sulit menutupi kebutuhan hidup lima orang. Banyak yang terpaksa bergantung pada pinjaman bank. Kalau hal mendasar begini tidak ditangani, bagaimana mereka bisa mengelola program pendidikan dengan baik?”
Ia berharap Sekolah Rakyat menjadi tonggak awal pemerataan pendidikan di Indonesia dan mampu menciptakan generasi cerdas serta mandiri secara ekonomi. “Pendidikan itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga membuka jalan untuk masyarakat bangkit secara ekonomi. Dan ini sesuai dengan amanat UUD 1945.”
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk memperluas akses pendidikan di wilayah-wilayah tertinggal sebagai bagian dari pembangunan berkeadilan. (*)
