“Jumlah ini menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja dari Jatim. Namun ini juga menjadi tantangan besar dalam hal perlindungan. Maka, edukasi dan literasi menjadi prioritas kami agar para calon PMI dan keluarganya memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran yang tidak resmi,” ucapnya.
Menurutnya sejauh ini, Pemprov Jatim telah menjalankan berbagai program strategis bagi PMI. Mulai dari edukasi pra-penempatan, fasilitasi dokumen legal, penguatan balai pelatihan kerja, hingga pemberdayaan purna migran dengan pelatihan wirausaha dan kemudahan akses KUR dari perbankan.
“Kita ingin agar hasil kerja keras para PMI itu tidak berhenti di remitansi. Lebih dari itu, kita ingin para PMI kita tumbuh menjadi pengusaha, menjadi motor ekonomi desa. Harus pulang sebagai juragan, jangan sampai menjadi korban,” tegasnya
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengapresiasi hadirnya program Desa Migran Emas yang dicanangkan Kementerian PPMI sebagai bentuk peningkatan dari program Desmigratif. Ia menyebut program ini sangat relevan dengan kebutuhan desa-desa kantong migran.
“Desa harus menjadi garda terdepan dalam edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan migran. Maka Desa Migran Emas ini kita sambut sebagai peluang besar membangun desa dari migrasi yang aman dan produktif,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, LPK, komunitas migran, hingga sektor swasta untuk terus membangun kolaborasi dalam pelindungan PMI.
“Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan bersama. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak sangat penting sehingga mewujudkan terciptanya migrasi aman,” pungkasnya. (*)
