SURABAYA (WartaTransparansi.com) – DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya bersepakat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Hal ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya yang berlangsung pada Selasa (10/6.2025).
Rapat paripurna ini membahas dua agenda utama, yakni tanggapan Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda terkait Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Hj. Laila Mufidah tersebut dimulai pada pukul 14.20 WIB dan dihadiri oleh 35 anggota dewan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Rapat ini juga dinyatakan terbuka untuk umum.
Dalam pengantarnya, Hj. Laila Mufidah menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari paripurna sebelumnya, yang pada rapat paripurna tanggal 5 Juni 2025 lalu, perwakilan fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan umum atas dua Raperda tersebut.
“Maka sesuai hasil musyawarah tanggal 2 Juni, pada rapat kali ini Wali Kota akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut,” jelasnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kemudian memberikan tanggapan atas dua Raperda tersebut. Mengenai KBS, Eri menekankan pentingnya menjadikan kebun binatang sebagai lembaga konservasi yang profesional dan lebih menarik bagi pengunjung.
“Diharapkan KBS dapat meningkatkan potensi usaha ke depan dengan program-program baru yang mampu menarik lebih banyak pengunjung. Saya juga ingin mengingatkan agar sarana-prasarana seperti parkir dan konektivitas dengan terminal intermoda Joyoboyo serta terowongan pejalan kaki diperbaiki dan dioptimalkan,” ujar Eri.
Ia juga menyentil perlunya dukungan terhadap pelaku UMKM di sekitar area KBS. “Jangan hanya menyediakan lapak, tapi perlu juga pembinaan yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Kami mendorong kolaborasi lintas sektor agar aset daerah bisa dimaksimalkan,” tambahnya.
