SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Dalam upaya memastikan dunia usaha beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) melalui Kantor Wilayah Jawa Timur (Kanwil Jatim) menyelenggarakan acara sosialisasi bertajuk Penguatan Kapasitas HAM bagi Pelaku Usaha.
Acara yang diselenggarakan di Hotel Wyndham Surabaya pada Selasa, 10 Juni 2025 ini bertujuan untuk memperkuat peran korporasi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, secara langsung menyapa puluhan pelaku usaha se-Jatim.
Dalam pidato utamanya, ia menekankan bahwa HAM bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga kewajiban mutlak bagi pelaku usaha. Ia menyoroti pentingnya pemahaman HAM, baik bagi aparatur negara maupun dunia usaha, seiring dengan tren global menuju praktik bisnis yang lebih beretika.
“Dunia sudah bergerak ke arah praktik bisnis yang menghormati HAM. Ke depan, kami akan memberlakukan uji tuntas HAM, yang mana ini wajib bagi perusahaan dengan lebih dari seribu pekerja,” ujar Mugiyanto.
Regulasi berbentuk Peraturan Presiden ini ditargetkan terbit pada tahun 2026 dan akan menjadi alat kontrol wajib untuk kepatuhan perusahaan terhadap prinsip HAM.
Mugiyanto juga tidak ragu menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang masih sering terjadi di dunia usaha, seperti upah tidak layak, lembur tanpa kompensasi, hingga diskriminasi terhadap pekerja perempuan hamil.
“Banyak laporan tentang hak cuti haid, cuti hamil yang dipersulit, bahkan pemecatan terhadap perempuan hamil. Itu jelas pelanggaran HAM,” katanya.
Oleh karena itu, melalui peraturan baru tersebut, pihaknya akan menuangkan sanksi administratif dan moral yang lebih komprehensif.
