Karena itu, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kali ini, ia berharap BPS lebih terbuka kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia tentang data hasil penelitian statistiknya, sehingga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk sebagai rujukan pembangunan jangka menengah.
“Sehingga pembangunan yang dilakukan itu tepat sasaran dan tepat guna,” tutur mantan wartawan ini.
*Hanya Soal Koordinasi*
Kendati begitu, Fathoni menolak menyebut data BPS yang kurang komprehensif ini sebagai biang atau pemicu persoalan penanganan masalah di masyarakat tidak berjalan optimal.
“Saya piker ini hanya soal koordinasi yang perlu ditingkatkan saja, karena sebenarnya ada banyak hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pemerintah daerah, tidak hanya data BPS yang tidak dibagikan secara terbuka kepada pemerintah daerah,” papar Fathoni.
Politikus berusia 41 tahun ini mencontohkan penanganan orang asing yang terbukti masih ada data-data yang tidak bisa diberikan oleh Dinas Imigrasi, kendati sudah diminta oleh Dinas Kependudukan mengenai berapa jumlah orang asing yang ada di Surabaya, berapa orang asing yang menggunakan visa on arrival, berapa yang menggunakan visa kerja. Itu sering kali masih ada hambatan.
“Saya berharap di masa pemerintahan baru ini, institusi yang ada di dalam pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota lebih peduli, lebih terbuka karena tujuan kita ini sama. Sama-sama mengabdi pada bangsa dan negara untuk melaksanakan tujuan kita bernegara, yakni menyejahterahkan Masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (*)
