Anggota DPRD asal Fraksi PDI Perjuangan ini berharap pada para pengusahan tidak melakukan praktik seperti itu jika pekerja sudah tidak lagi bekerja di perusahaan mereka. “Serahkanlah hak pekerja. Jangan sampai hanya karena urusan utang, ijazah pekerja juga ditahan sebagai jaminan,” sebut anggota dewan Jatim asal dapil Malang Raya tersebut.
Terkait desakan para buruh untuk menuntut penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penghapusan denda, Sri Untari juga mengapresiasi. “Silakan disampaikan, meski kebijakan itu menjadi kewenangan Gubernur Khofifah. Sebab selama ini, buruh juga menjadi penunggak pajak.
“Gubernur akan melihat ke Bappeda. Akan dihitung apakah memengaruhi perolehan PAD,” sebut Untari.
Untari mendukung upaya buruh (soal penghapusan pajak dan dendanya), asal tidak memberatkan Pemprov Jatim memperoleh tambahan PAD. Karena ada pengurangan dari pemerintah pusat Rp5 triliun.
“Kalau bisa ya bagus banget. Apalagi jika gubernur didampingi komponen pejabat daerah bisa menemui buruh,” tutup Untari. (Rizal)
