Untuk menutupi kekurangan guru, Putri mengungkap bahwa Pemkot Surabaya hanya mengandalkan perekrutan melalui Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita tidak bisa menambah jumlah guru selain melalui CPNS dan PPPK, akhirnya kita melatih guru-guru yang ada agar lebih siap menangani anak-anak istimewa,” katanya.
Terkait sekolah pilot project yang akan menerapkan deep learning, Putri menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kalau kita menunggu Juknisnya, semua masih menunggu, termasuk terkait penerimaan murid baru. Namun, pada intinya kami mendukung kebijakan ini,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengharapkan adanya tambahan kuota guru dari pemerintah pusat. Sebab, setiap tahun, ada sekitar 300 guru SD-SMP di Surabaya yang purna atau pensiun. Hal ini seringkali tidak sebanding dengan jumlah guru yang masuk. “Walaupun ada PPPK, sebagian besar hanya mengganti status dari Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi PPPK, bukan menambah jumlah guru baru,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap guru yang pensiun dapat segera digantikan dengan jumlah yang sama atau lebih. Termasuk pula dengan kebutuhan tenaga pendidik khusus seperti untuk anak-anak inklusi.
“Harapan kita sejumlah yang keluar (pensiun) minimal ya masuknya sejumlah itu. Dan ada spesifikasi khusus, misalnya Guru Pendamping Khusus (GPK) benar-benar untuk anak-anak inklusi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dengan jumlah guru yang ideal, implementasi deep learning bisa lebih optimal. Terlebih SD dan SMP di Kota Surabaya telah menjalankan konsep pembelajaran tersebut.
“Insya Allah nanti bisa menyesuaikan dengan cepat. Kalau persiapan kita menunggu Juknis,” tukasnya. (*)
