“Kalau tidak naik, otomatis terjadi pergeseran stok dan harga lebih tinggi. Konsekuensinya terjadi kelangkaan dan itu menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Adhy juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta jajaran kepolisian di Jawa Timur untuk memastikan (monev) ketersediaan pasokan. Sekaligus, memastikan kelancaran distribusi, dan penjualan LPG 3 Kg sesuai dengan HET. Sehingga subsidi energi lebih tepat sasaran.
“Yang kami pertahankan bagaimana ketersediaan gas LPG di Jatim terjaga dan melebihi kebutuhan masyarakat. Hiswana dan Pertamina juga sudah menyatakan akan memenuhi semuanya apalagi harga sudah cukup bagus,” imbuh Adhy.
Namun, di tengah penyesuaian harga ini, Adhy mengingatkan tentang pentingnya pendataan peserta kepemilikan bansos LPG 3 kg bagi masyarakat tidak mampu. Sebab kenyataannya, sebagian dari mereka yang mampu secara ekonomi dan tidak terdata, ikut membeli.
“Kita perlu mekanisme yang lebih akurat dan tepat dengan data supaya subsidi benar-benar digunakan untuk mereka yang tidak mampu,” tegasnya.
Sementara untuk dampak penyesuaian harga LPG 3 kg ini, kata Adhy, diprediksi berpengaruh pada inflasi Jatim sekitar 0,13 sampai 0,2 persen. Namun, inflasi dapat dikendalikan dengan adanya kebijakan diskon tarif listrik 50 persen periode Januari sampai Februari 2025.
“Meskipun ada kenaikan harga Rp2.000, diskon tarif listrik diharapkan mampu mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali. Selain itu, ketika distribusi terpenuhi dan pasokan cukup maka tidak terjadi inflasi,” pungkasnya. (*)
