PALU (WartaTransparansi.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, S.Pt mengusulkan kepada Pemerintah Sulawesi Tengah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi pengelolaan pertambangan di wilayah Sulawesi Tengah. Menyusul banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
“Persoalan pertambangan menjadi hal yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, apalagi kejadian terakhir di Morowali Utara, ada beberapa perusahaan di sana yang diduga menjadi penyebab banjir akibat aktivitas perusahaan tersebut,” kata Arsita, politikus Partai Nasdem, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Kantor DPRD Sulteng, Senin (13/1/2025)
Meski telah menimbulkan dugaan kerusakan lingkungan, politikus Nasedem ini tak mau berspekulasi apakah aktivitas perusahaan tambang tersebut legal atau tidak.
“Saya tidak bisa katakan legal atau tidak. Harus ada konfirmasi informasi data yang jelas tentang menyebutnya legal atau tidak, saya tidak punya datanya.”tegasnya.
