SIDOARJO (Wartatransparansi.com) – Handphone sebagai media utama era digital, selain privasi juga menjadi media utama partisipasi publik terhadap perkembangan berbagai aplikasi smart yang terus menerus memperkuat smart governance.
Demikian kesimpulan dari Workshop E-Partisipasi Masyarakat dalam Agenda Setting Pembangunan Lokal Menuju Sidoarjo Smart Governance (SSG), di Aula KH Mas Mansyur Gedung Kuliah Bersama 2, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Senin (28/10/2024).
Ahmad Riyadh UB PhD, dosen Administrasi Publik Umsida, saat mengakhiri penyampaian materi para pembicara langsung menanyakan kepada audiseni yang sebagian besar mahasiswa, bahwa handphone (hp)nya ditukarkan sesama temanya selama 2 jam besarta pasword. “Bersedia apa tidak?”
Pertanyaan dan pernyataan itu langsung dijawab serentak, “Tidak bersedia,”.
Kenapa? “Privasi pak …,” jawab mahasiswa seperti koor serentak membahana.
Selanjutnya, Ahmad Riyadh, mengingatkan tentang perlindungan data pribadi dan kepastian hukum dalam berpartisipasi aktif menuju Smart Governance, terutama di Sidoarjo.
“Sukses menuju Smart Governance perlu peran serta masyarakat, dan tidak ada kata puas karena terus berkembang. Mahasiswa sebagai masyarakat yang memahami dan mengerti perlu berperan serta meningkatkan penggunaan internet untuk meningkatkan partisipasi publik menuju Smart Governance,” kata Ahmad Riyadh.
Muhammad Khabibie S.Kom, Pranata Komputer Penyelia , Bidang Tata Kelola Informasi, Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menyediakan dan membuat pelayanan secara terpadu berbagai layanan publik, termasuk kesehatan dan lainnya, hanya saja masyarakat belum memanfaatkan dengan maksimal.
Apalagi, lanjutnya, sebelum sebelum Perbup tahun 2024, masih menerapkan satu OPD, satu layanan publik.
Dr Heri Susanto MH, Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo, menegaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo sudah menyediakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, meliputi ; peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik.
“Ada 161 aplikasi di Sidoarjo, sudah dibuat untuk meningkatkan pelayanan ke publik dalam rangka menuju Smart Governance,” tandas Heri.
Eko Setiawan, S.IKom, M.Med.Kom, Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, bahwa kehadiran media siber dari teknologi digital telah memberikan ruang baru demokrasi atau informasi lebih terbuka. “Ruang partisipasi publik dan transparai serta akuntabilitas lebih terbuka,” tandasnya.
Eko menegaskan bahwa selama ini pengguna aktif sosial media di Indonesia, WhatsApp 90,9 %, Instagram 85,3%, Facebook 81,6%, Tiktok 73,5%, Telegram 61,3%, X (Twitter) 57,5%.
Workshop sendiri dibuka
Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Dr Poppy Febriana, M.Med.Kom, mengatakan bahwa di era digital partisipasi masyarakat paling penting.
“Kalian sebagai mahasiswa yang memperkuat Smart Governance, sesuai dengan smart itu sendiri cepet, cerdas dan inovatif,” katanya.
Hadir Dr Totok Wahyu Abdi, Hendra Sukmana M.IP, dan selalu moderator Ketua Program Studi Publik, Ilmi Usrotin Choiria M.AP. (jt)
