SUMENEP (Wartatransparansi.com) – Kegiatan Bimtek pengembangan kapasitas kepala Desa se Sumenep berakhir Senin hari ini. Banyak pihak yang menyoal kegiatan yang di tuding sangat mubazir dan buang-buang anggaran itu sarat dengan muatan politik.
Ketua Brigade 571 TMP Korwil Madura, Sarkawi, saat ditemui reporter mengaku, kegiatan Bimtek dan pengembangan kapasitas kepala desa ada unsur politik, mengingat sebentar lagi pilkada di kab. Sumenep tahun 2024
” Kegiatan Bimtek pengembangan kapasitas bagi kepala desa itu, kenapa harus ke Bandung kok tidak mengambil tempat yang lebih dekat, atau pematerinya didatangkan saja”
Sarkawi menyoal adanya anggaran transportasinya, mengingat anggaran yang cukup lumayan besar dan pemanfaatannya kurang memberikan manfaat bagi masyarakat, apalagi didalam anggaran APBedesa tidak dianggarkan kegiatan Bimtek. Tudingnya
” Kalau pun dianggarkan, sepertinya tidaklah wajar dengan anggaran yang cukup besar, makanya pihak khususnya masyarakat wajar mempertanyakan kegiatan bimtek pengembangan kapasitas tersebut”
Dikatakan Sarkawi, sebanyak 328 Kepala desa se sumenep yang ikut kegiatan Bimtek di Kota Bandung, ditambah dengan keterwakilan 27 Camat yang ada di Kab. Sumenep, dan para ASN lainnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Sumenep.
” Jadi, 328 Jumlah Kepala Desa yang ikut Bimtek di Bandung dengan 27 Camat yang ada di Kab. Sumenep, dan di tambah lagi dari Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) jadi, kurang lebih 400 peserta ”
Dijelaskan Sarkawi, Kegiatan Bimtek pada hari Jumaat tanggal 26 sampai 29 Juli 2024 bertempat di Hotel Aryadutta Bandung itu sangat tidak memberikan apresiatif warga Kab. Sumenep, baik di daratan maupun ke pulauan. Tegasnya
Ia menyampaikan, kegiatan Bimtek itu bermuatan politik, karena disana didatangi Bupati Kab. Sumenep yang ikut juga menyampaikan aspirasi untuk keterlangsungan Bimtek yang diselenggarakan tersebut.
” Kehadiran Bupati dalam kegiatan Bimtek pengembangan Kapasitas desa, menyita perhatian publik, kalau kegiatan itu ada unsur politik pilkada 2024″
Bahkan, sambung Sarkawi, pihaknya akan terus mencari info terkait keberangkatan kepala desa, yang menggunakan dana anggaan Desa untuk kegiatan Bimtek di kota Bandung, apakah benar menggunakan dana DD atau uang pribadi. Tudingnya
Selain itu pihaknya juga meminta agar Inspektorat Kab. Sumenep, melakukan pengawasan terkait kegiatan Bimtek tersebut, karena selain Kepala Desa ada juga Camat dan ASN dari DPMD Kab. Sumenep.
” Saya ingin penyalahgunaan kebijakan dan wewenang itu, diluruskan mengingat masing-masing daerah itu tidaklah sama terkait kebijakan dalam penggunaan dan penganggaran dana desa”
Makanya kata Sarkawi, ayo semua menyambut kedatangan Kepala Desa dan Camat termasuk ASN pada Dinas Pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) kab. Sumenep yang akan tiba kembali ke Bumi Sumekar untuk dimintai pertangungjawabannya. Pungkasnya (*)