PASURUAN (Wartatransparansi.com) – Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan mencatat angka kemiskinan di Kabupaten pada Maret 2024 turun menjadi 144,84 ribu orang.
Bila dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan mencapai 154.09 ribu atau 9,24 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan di tahun ini, prosentasenya lebih kecil, yakni 8,63 persen.
Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa indikator. Utamanya adalah program Pemerintah Daerah yang fokus pada tiga hal penting.
Pertama, penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial (bansos) dan jaminan perlindungan sosial. Menurutnya, bansos yang diberikan kepada masyarakat miskin diberikan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Bahkan juga diback up oleh APBD Provinsi maupun APBN.
Begitu pula untuk jaminan perlindungan sosial, hampir 100 persen dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan sudah tercover BPJS Kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), serta bantuan pangan yang bisa menjadi barrier atau penyangga kebutuhan sehari-hari warga kurang mampu.
“Termasuk beberapa bantuan yang diperuntukkan untuk dunia pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD dan SMP juga terus diberikan. Kalau Bansos sudah banyak sekali untuk keluarga penerikma manfaat (KPM) miskin, bahkan rentan miskin dan miskin ekstrim jadi perhatian pemerintah,” kata Andriyanto di sela-sela kesibukannya, Rabu (24/7/2024).
Kedua adalah peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat. Baik UKM maupun UMKM dan sektor unggulan lainnya. Kata Andriyanto, Pemerintah Daerah melalui beberapa OPD terkait memiliki program dan kegiatan yang mengarah pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan program kewirausahaan.
“Bantuan permodalan, pembinaan dan pendampingan sampai pelatihan kewirausahaan terus ada. Outputnya tentu saja membuat warga kurang mampu menjadi mandiri meski perlahan demi perlahan. Tapi membuat mereka jadi berdaya, punya skill dan akhirnya tidak lagi tergantung pada pemerintah,” jelasnya.
Program ketiga yakni pengurangan jumlah kantong kemiskinan, khususnya di wilayah timur dan kantong-kantong kemiskinan lainnya. Menurut Andriyanto, untuk menguranginya, beberapa program yang menyentuh hingga ke lapisan dasar diantaranya pembangunan infrastruktur di wilayah yang butuh percepatan pembangunan.
Dari situlah, maka sudah pasti akan diikuti dengan perputaran perekonomian yang tercipta dengan sendirinya. Sehingga Pemda tinggal memberikan sentuhan terakhir seperti mengadakan event besar, promosi hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
“Kalau perputaran ekonomi sudah tercipta dan bagus, maka pemda tinggal memberikan sentuhan terakhir saja. Kita bikin event di situ, kita ramaikan, kita bangun infrastruktur dan sarana prasarana publik, selanjutnya tinggal mereka yang harus berdaya sendiri,” tegasnya.
Dari ketiga program yang dilakukan, penyaluran bansos terbukti memberikan dampak yang cukup signifikan. Sebab sedikit banyak masyarakat miskin menjadi ketergantungan akan bansos.
Ditegaskan Andriyanto, ketika tidak ada supporting bansos, maka kondisi warga kurang mampu menjadi rentan miskin, bahkan sangat miskin dan miskin ekstrim.
“Istilahnya dengan bansos dari Pemerintah, warga miskin punya penyangga untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehingga kebutuhan lainnya bisa dicover oleh pendapatan yang lain,” tutupnya. (*)
