banner 728x90

Program Prioritas 2024 di Musker PMI Jatim, Pembentukan Gugus PMR Hingga Akreditasi UDD PMI

Program Prioritas 2024 di Musker PMI Jatim, Pembentukan Gugus PMR Hingga Akreditasi UDD PMI
Ketua PMI Jatim H Imam Utomo S didampingi Sekretaris Dewan Kehormatan PMI Jatim, Rasiyo dan Skretaris PMI Jatim Edi Purwinarto memimpin Muskerprov PMI Jatim tahun 2023.

SURABAYA (WartaTransparansi.com) – PMI Jawa Timur bersama jajarannya menyiapkan banyak program kegiatan sepanjang tahun 2024 mendatang. Hanya saja ada prioritas kegiatan yang wajib dilakukan. Di antaranya melakukan pembinaan PMR, meningkatkan jumlah DDS (Donor Darah Sukarela) dan akreditasi bagi seluruh UTD PMI Jatim yang ada di Jatim.

Hal itu terungkap dalam Musyarah Kerja (Musker) Palang Merah Indonesia Provinsi Jatim yang berlangsung di Gedung BK3S Jalan Raya Tenggilis Surabaya. Dalam kegiatan yang dihadiri pengurus dan dewan Kehormatan PMI Jatim dan Pengurus PMI Kabupaten –Kota se-Jatim itu dipimpin oleh Ketua PMI Jatim, H. Imam Utomo S.

Dalam pengarahannya, Imam Utomo mengingatkan agar PMI Kabupaten dan Kota wajib menindaklanjuti Mukerpov PMI Jatim dengan mengadakan Muskerkot dan Muskerkab PMI di masing-masing kabupaten/kota. Karena kegiatan ini berkaitan erat dengan evaluasi program kegiatan sepanjang 2023 dan mempersiapkan program kegiatan tahun 2024. “Saat ini, untuk bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah, harus menunjukkan program kegiatan yang akan dilakukan. Dan, itu bisa dibahas melalui Musker. Itu yang juga kami lakukan di tingkat Provinsi Jatim,” tutur Imam Utomo.

Dia menyebut ada program pembinaan PMR yang dilakukan dengan rencana membentuk gugus PMR di sekolah-sekolah untuk mencetak relawan remaja yang tangguh. Program ini pun sudah mendapat dukungan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Untuk melancarkan program ini dibutuhkan MoU dengan dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk tingkat SMA dan SMK. Rencana MoU kita lakukan pada akhir bulan depan. Sementara untuk tingkat SD dan SMP sederajat dibutuhkan PMI Kabupaten/Kota dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing,” tuturnya.