BANYUWANGI (Wartatransparansi.com) – Bertempat di lapangan Taman Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Senin (23/10/2023) sore dilaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Gandrung Pengamanan Pilkades Serentak dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Banyuwangi tahun 2023.
Apel ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses demokrasi yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023.
Bertindak selaku Inspektur Apel Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas didampingi oleh Kapolresta Banyuwangi KOmbes Pol Deddy Fouri Millewa, Dandim 0825 Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi.
Dalam amanat yang dibacakan oleh Bupati Banyuwangi diungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama stakeholder lainnya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses Pilkades berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.
“Hal ini menjadikan pentingnya peran aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban mayarakat dan kedamaian lingkungan,” ucap Bupati Banyuwangi.
Ipuk menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personil dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi ini, yang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Banyuwangi, agar pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2023 bisa berjalan dengan aman dan tertib.
“Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Gandrung merupakan bentuk kesiapan pengamanan Pilkades Serentak Tahun 2023, yang akan dilaksanakan di 51 Desa. Dibutuhkan respon, kesiapan dan kesadaran dari semua unsur pelaksana operasional untuk menyelaraskan pemikiran, komitmen, upaya dan semangat dalam memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh warga,” tegas Bupati Banyuwangi.
Bupati menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif akan meningkatkan aktifitas dan produktivitas masyarakat, sehingga pelaksanaan pengamanan pesta rakyat bisa diselenggarakan dengan aman, nyaman dan lancar.
Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam menyeleksi Pimpinan di Lingkungan masyarakat Desa.
