SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Puluhan buruh dari berbagai pabrik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Madura dan Pasuruan yang tergabung dalam berbagai organisasi buruh seperti SPN, KSPI melakukan aksi demo di sepanjang jalan Gubernur Suryo Surabaya, tepatnya depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu sore (9/8/2023).
Mereka menutup jalan sehingga terjadi kepadatan arus lalin dibeberapa ruas jalan sekitar Grahadi.
Bambang koordinator buruh asal Nganjuk dalam orasinya menyatakan menuntut Gubernur Khofifah Indar Parawansa menaikan upah buruh 15 persen. Khofifah juga dianggap telah menonaktifkan BPJS, membuat masyarakat tidak bisa berobat.
Disebutkan pula bahwa Khofifah menjadi Gubernur tidak berhasil menaikan kesejahteraan rakyat. Apalagi mengentas kemiskinan. Sekolah tetap saja biaya mahal, harga pupuk selangit.
Diawal masa jabatannya obral janji, misalnya upah buruh dinaikan, ternyata naiknya hanya 100ribu. Semua janji Khofifah tidak ada yang ditepati. Jawa Timur yang katanya paling kaya nyatanya berobat saja tidak bisa.
Para pendemo juga menuntut Omnibus law harus dicabut karena undang undang ini membikin sengsara rakyat. Pemerintah sebelumnya akan melakukan revisi undang undang ketenaga kerjaan ternyata tidak terbukti. Malah sebaliknya omnibus law diundangkan padahal omnibus law menyengsarakan buruh dan rakyat.
Dulu upah buruh akan dikurang karena dianggap biaya produksi makin tinggi. Tapi nyatanya bangsa ini bangkrut biang persoalan adalah korupsi. Mereka juga mempertanyakan Undang undang 11/2023 yang mempersulit.
Pendemo juga mengancam akan melumpuhkan bukan hanya Surabaya tapi juga Jawa Timur sampai tuntutan kenaikan upah 15 persen dipenuhi. Hari ini hanyalah pemanasan saja dan mengerahkan massa lebih banyak lagi dalam aksi berikutnya.
Mereka berharap bisa audiensi dengan Gubernur, tapi gagal karena Gubernur Khofifah, sedang berada diluar kota.
Hingga berita ini ditulis aksi demo di depan Gedung Grahadi masih berlangsung (*)