Minggu, 19 Mei 2024
27 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMagetanFraksi PDI Perjuangan Magetan Soroti LKPJ Bupati TA 2022

    Fraksi PDI Perjuangan Magetan Soroti LKPJ Bupati TA 2022

    MAGETAN (Wartatransparansi.com) – DPRD Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna, dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

    Paripurja dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Magetan Sujatno, Sebanyak .Salah satu fraksi yang menyampaikan PU yaitu dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan langsung ketuanya Hj.Rita Haryati. Dalam penyampaian pandangan umumnya PDI Perjuangan menanyakan dan meminta penjelasan kepada Bupati terkait Silpa tahun 2022 yang besarnya mencapai 221.342.414.644. ” Apakah cukup Silpa untuk menutup defisit APBD tahun 2023,” kata Rita Haryati dalam penyampaian PU fraksinya.

    Fraksi PDI Perjuangan menyarankan untuk segera memikirkan kemungkinan Optimalisasi Penggunaan Silpa Untuk Belanja Daerah. Selain itu Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti adanya kegiatan/Program Strategis dan Program Prioritas tahun 2022 yang gagal dilaksanakan sehingga berpotensi menghambat capaian Visi dan Misi Daerah dan juga serapan Belanja Modal yang masih rendah.” Hal ini semua Bupati harus memberikan jawaban atas semua itu sehingga jelas dan sekaligus mencari sebab gagalnya proyek strategis,” ujar Rita Haryati yang juga bendahara DPC ini.

    Baca juga :  Dishub Magetan Siapkan Armada Gratis Bagi Siswa SMP

    Selanjutnya dalam PU yang dibacakan PDI Perjuangan juga memberikan catatan kepada Pemkab Magetan/Bupati pada perkembangan situasi saat ini, semisal rencana pemkab yang akan membangun Ekoeduwisata hutan bambu/ Eco bambu Park di Tinap Sukomoro. Rencana proyek tersebut akan diawali bulan Agustus, namun saat ini sudah dilakukan penanaman pertama pohon bambu.

    ” Menggali potensi wisata itu sah sah saja ,namun bukan berarti tanpa pertimbangan dan kajian yang matang,” ungkapnya.Proyek tersebut akan membutuhkan lahan 18 hektar dengan anggaran biaya lebih dari 50 milyar. Selain itu PDi Perjuangan juga menyorotuli rencana pembangunan sirkuit dan sekolah balap di Kecamatan Parang.Mohon rencana itu dicermati lagi dan benar benar dikaji ulang skala prioritasnya. Mengingat lahan yang digunakan adalah lahan produktif yang akan menghabiskan anggaran 19 milyar berasal dari APBD 4 M dan bantuan Propinsi 15 M.
    Ketua DPRD Magetan Sujatno menyampaikan ada mekanisme yang harus dilakukan setelah masa anggaran berakhir.” Saat ini sudah pada tahapan Pandangan umum fraksi dalam pembahasan LKPJ Bupati tahun 2022,” ujarnya. Diantaranya seperti pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang telah dibacakan tadi. terkait pelaksanaan Perpres No 80 Tahun 2019.

    Baca juga :  Jika Diminta Ketua DPC PPP Anang Sulistyo Siap Jadi Wakilnya Nanik Sumantri Dalam Pilkada Magetan

    “Pandangan umum fraksi secara keseluruhan masih mempertanyakan pelaksanaan Perpres No 80 Tahun 2019 Proyek strategis nasional, termasuk Kabupaten Magetan yang seharusnya memperoleh, Exit Tol, Relokasi Lingkungan Industri Kulit (LIK), dan juga Pembangunan Sarangan. Jika semua dapat terealisasi nantinya akan berdampak pada perkembangan ekonomi di Magetan. “Harapan kami nantinya agar segera direalisasi , peran dan fungsi masing-masing bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)

    Reporter : Rudy Ardi

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan