SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terbatas dengan PMI Pusat membahas bencana kekeringan.
Rakor dipimpin Ketua PMI Pusat HM. Jusuf Kalla, didampingi Wakil Ketua Ginanjar Kartasasmita dan Sekjen PMI AM. Fachir melalui zoom meeting pada Rabu (15/6/2023).
Rakor menindaklanjuti arahan Ketua Umum PMI HM Jusuf Kalla. Ada lima provinsi yang diundang dalam Rakor khusus ini Diantaranya Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan PMI DKI Jakarta. Lima provinsi tersebut dianggap paling rawan bencana baik tanah longsor, banjir, gunung berapi maupun kekeringan.
Hadir dalam zoom meeting Ketua PMI Jawa Timur H. Imam Utomo,S yang didampingi Sekretaris Dewan Kehormatan Rasiyo dan anggota dewan kehormatan Baidowi. Lalu Sekretaris Edi Purwinarto, Ketua bidang bencana Eddy Indrayana, Wakil Sekretaris Dwi Suyanto dan bendahara Soejarno.
Dilaporkan oleh H Imam Utomo S bahwa di Jawa Timur terdapat 109 kecamatan 317 desa terdampak bencana kekeringan.
Sementara peralatan yang dimiliki hanya ada 5 tangki air, diantaranya 3 provinsi dan 2 tangki posisinya dipinjamkan ke PMI Kabupaten/kota.
Jumlah ini dirasa sangat kurang. Sebab itu PMI Jawa Timur sudah mengajukan surat meminjam tangki yang ada di Gudang PMI di Gresik untuk bisa digunakan distrubusi air bagi kabupaten/kota yang membutuhkan. Pada saat Pandemi Covid-19 lalu ada 12 tangkir air yang bisa digerakkan di semua kabupaten kota di Jawa Timur.
PMI Jatim juga membantu biaya operasional untuk pengoperasian tangki tersebut meski bantuan tidak banyak.
Beberapa Kecamatan yang terdampak, rinciannya Kab Sumenep 5 Kecamatan, Magetaan 5 kecamatan, Lumajang 7 Kecamatan, Nghanjuk 4 kecamatan, Jember 6 kecamatan, Sampang 109 kecamatan 63 desa, Bangkalan 9 kecamanatan 61 desa, Pamekasan 9 kecamatan 72 desa, Pasuruan 6 kecamatan 17 desa, Lamongan 6 kecamatan 6 deasa, Tuban 1 Kecamatan 1 desa, Pacitan 9 kecamatan 1 dea, Bondowoso, 11 kecamatan 23 desa, Malang 9 kecamatan 18 desa, Bojonegoro 7 kecamatan 19 desa, Kabupaten Mojokerto 2 kecamatan 3 desa, Kabuoaten Porobiolinggo 3 kecamatan.
Disampaikan bahwa dampak terjadinya kekeringan akan mengalamai kekurangan ketersediaan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, perkebunan dan kegiatan ekonomi. Bahkan petani akan mengalami gagal panen.
PMI Jawa Timur juga tengah melakukan pemetaan wilayah rawan dan berkjoordinasi dengan pihak terkait, memberikan edukasi resiko kekeringan dsn cara antkidipasinya. PMI Jawa Timur juga berkoordinasi dengan BPBVD dengan membantu suplai air bersih kepada masyarakat.
Meski begitu Jawa Timur mengusulkan kepada PMI Pusat bantuan berupa armada seperti truck tangka guna antisipasi respon suplai, diberikan dukungan torn/penampungan aur untuk wilayah yang terjadi kekeringan, program permbersayaan masyarakat untuk mengantisipasi kekeringan ditahun yang akan dating. Dan dukungan mobil guner agar bisa digunakan untuk melakukan operasi pendistribusian.
Ketua Umum PMI Pusat HM.Jusul Kalla dalam pengarahannya mengatakan, merespon laporan PMI Provinsi se Jawa termasuk usulan dan pengajuan daerah. Saat ini PMI memiliki 182 mobil gunner.
Silahkan saja dipakai untuk bencana kekeringan di daerahnya masing masing. Jusuf Kalla memberikan catatan agar semua mobil sebelum digunakan di cek dulu kelayakanya, dibersihkan, setelah kondisi baik baru dioperasikan.
Pak JK juga mengingatkan agar sopir agar disiapkan honornya. Boleh saja bekerjasama dengan bank atau Lembaga di daerah. Operasi kekeringan akan berjalan selama 5 bulan dan puncaknya pada Juli hingga Oktober. (*)