SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 1 dan 2 Tahun 2023 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jl. Balongsari Tama Surabaya, Selasa (30/5) malam.
Kepada para peserta PKA, Gubernur Khofifah berpesan agar setiap inovasi yang dihasilkan dari aksi perubahan yang dilakukan tiap peserta dalam PKA harus berdampak di lingkungan kerjanya masing-masing. Sehingga aksi perubahan tersebut akan memberikan dampak signifikan dalam mendukung pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya harap aksi perubahan yang dipresentasikan setiap peserta dalam pelatihan ini hasilnya tidak sekedar konsep. Sehingga hasil PKA ini mampu membuat perubahan dan nilai tambah di lingkungan kerja masing-masing,” katanya.
Khofifah mengatakan, hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk menciptakan birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Untuk itu, upaya reformasi birokrasi harus berdampak secara tematik sesuai kebijakan Kementrian PAN RB yakni pada empat aspek utama. Yaitu, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan Reformasi Birokrasi tematik yang menjadi prioritas Presiden Jokowi.
“Reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian masalah riil di masyarakat, khususnya yang menjadi prioritas Presiden Jokowi. Untuk itu reformasi birokasi tematik ini harus fokus pada empat hal tersebut,” katanya.
Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Saat ini, Indeks Reformasi Birokrasi Jatim tahun 2022 yakni 80,11.
Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan birokrasi pemerintah provinsi Jatim semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
“Hal ini terus kita upayakan untuk mewujudkan transformasi Birokrasi Indonesia yakni birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif, akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif,” katanya.
Lebih lanjut menurutnya, prinsip reformasi birokrasi bukan hanya perubahan pelaksana teknis, instrumen, dan tata kelola kelembagaan. Namun jauh lebih penting menyangkut transformasi cara berpikir dan bertindak dari sumberdaya yang ada di dalamnya.
“Yakni mampu merubah prespektif dan logika berpikir, memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah bagaimana birokrasi kedepannya harus dijalankan,” katanya. (amin ist)