Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.
Capaian WTP sebelas kali beruntun meraih opini WTP dari BPK meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Sementara itu, hal senada dilontarkan Wabup Sugirah. Dia bersyukur Pemkab Banyuwangi sudah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut. Ke depan, imbuhnya, pemkab terus berusaha untuk tetap menjadi yang lebih baik. “Tentu dengan membangun koordinasi dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga tercipta kerja tim yang sangat solid,” ujarnya.
Dengan kerja tim yang sangat solid serta komitmen birokrasi yang bisa mengabdi dan melayani rakyat dengan sebaik mungkin, kata Sugirah, kualitas kinerja diharapkan terus meningkat dan imbasnya bisa dirasakan masyarakat, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Sekadar diketahui, opini WTP berhasil dirah Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2012 lalu. (yin/min)
