“Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak stunting. Karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Jokowi Jilid Satu ini.
Berdasarkan data SSGI 2022, Prevalensi Stunting Provinsi Riau sebesar 17 persen. Berdasarkan data e-PPGBM Agustus 2022 sebanyak 1.782 balita. Kemudian, menurut SSGI 2022, prevalensi stunting Kota Pekanbaru sebesar 16,8 persen. Berdasarkan data e-PPGBM Agustus 2022 sebanyak 12.166 balita. Prevalensi stunting Pekanbaru dan Riau sendiri sudah di bawah rata-rata nasional.
Muhadjir menegaskan, intervensi penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena, penyebab stunting dan kemiskinan saling beririsan dan harus ditangani keduanya supaya bisa mengentaskan stunting.
Dalam hal ini, dia meminta supaya intervensi penanganan stunting dilakukan berbarengan, seperti intervensi kesehatan dan gizi untuk ibu dan bayi rentan stunting dan juga intervensi bantuan sosial untuk penanganan kemiskinan dapat dilakukan dengan maksimal.
“Penanganan stunting, rumah tangga miskin, itu harus ditangani secara terintegrasi. Tidak boleh terjadi lagi kelurahan di Kota Pekanbaru ini ada keluarga yang stunting dan tidak mendapatkan bantuan sosial,” kata guru besar Universitas Negeri Malang (UM) ini.
Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan, target penanganan stunting yang ingin dicapai di bawah 14 persen, di bawah target nasional. Pihaknya membutuhkan kerja sama antara pendamping, bidan, PKK, lurah, camat bisa menuntaskan mengurangi angka stunting di Pekanbaru.
“Target kami 12 persen. Maksimal sesuai target pemerintah. Mudah-mudahan tercapai,” ujar gubernur.(*/ANO)
