SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mempercepat reaktivasi jalur rel kereta api di pulau Madura dengan mengintensifkan komunikasi ke pemerintah pusat.
Selain itu juga melakukan langkah strategis guna mendorong menjadikannya sebagai prioritas utama.
Pasalnya jalur rel KA ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Madura. Selain menjadi transportasi massal yang efektif dan efisien, juga membawa dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi di pulau garam tersebut.
“Salah satu langkah kongkrit ditunjukkan disini adalah surat resmi Ibu Gubernur yang dilandasi kajian dan kelayakan yang menyatakan dari 13 ruas, 7 ruas plus di Perpres 80 ada Kamal sampai ke Sumenep. Kita menunggu dan mengejar bersama-sama,” ujar Wagub Emil saat menjadi keynote speaker pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Reaktivasi Kereta Api Madura, Siapa Untung ?” di hall lt. 2 Grand Inna Tunjungan Surabaya, Selasa (21/3).
Wagub Emil menyebutkan, banyak tantangan dan kendala yang harus diselesaikan semua pihak baik Pemprov Jatim, pemda dan Stakeholder di wilayah Madura. Kompleksitas permasalahan ini jangan sampai menjadi alasan menghentikan upaya reaktivasi jalur kereta Madura ini.
“Jalur kereta yang sudah ada ini melibatkan 14 stasiun, 97 jembatan. Tapi mungkin ada titik-titik tertentu yang sudah di okupansi. Secara sertifikat masih milik Negara, tapi mengkompensasinya bagaimana kalau justru sudah jadi bangunan permanen,” kata Wagub Emil
“Tapi jangan itu menjadi alasan untuk kita tidak menggarap ini, Kompleksitas lahannya memang menjadi skor pengurang terhadap kelayakan ini, tapi tetep masih layak. Nah inilah makanya kita sundul dengan beberapa langkah-langkah strategis dari Pemprov bersama semua stakeholder dan pemerintah kabupaten setempat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wagub Emil menyampaikan sikap optimis pemprov Jatim dalam percepatan reaktivasi jalur KA ini, oleh karena itu pihaknya mendorong agar bisa masuk pada RPJMN tahun 2024-2029, karena masalah anggarannya membutuhkan biaya yang besar.
“Kita bisa optimis minimal ditahun ini kita bisa mendapatkan green light, tetapi memang ini kemungkinan besar akan membutuhkan anggaran diluar anggaran korporasi. Ini juga kita harap masuk diperkuat di RPJMN 2024-2029”, katanya.
