Kamis, 28 Maret 2024
27 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMalangHadirkan Narsum Nasional, Jatim Menuju World Class Bureaucracy

    Hadirkan Narsum Nasional, Jatim Menuju World Class Bureaucracy

    MALANG (WartaTransparansi.com) – Sebanyak 61 pejabat pimpinan tinggi pratama (setingkat eselon ll) dilingkungan Pemprov Jawa Timur tengah mengikuti Refreshment Manajemen Pemerintah Tahun 2023 di Hotel Grand Mercure Malang. Kegiatan tersebut berlangsung tiga hari mulai hari ini, Rabu (11/1/2023)

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para kepala OPD untuk meng-upgrade kemampuan sekaligus menerapkan birokrasi tingkat dunia (World Class Bureaucracy).

    Hal itu disebabkan masih banyak pembelajaran dan pengembangan sistem kerja yang harus didalami dan ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan kedepan, ungkap Khofifah saat membuka acara tersebut.

    Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur, khususnya Kawasan Gerbang Kertasusila dan Sekitarnya, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. ini harus menjadi perhatian sekaligus pengingat kita semua. Maka saya minta tolong semua pejabat tinggi pratama di Pemprov Jawa Timur mempelajari ulang titik-titik sesuai dengan tupoksi masing-masing.

    “Tolong dalam refreshment ini dimaksimalkan untuk mendapatkan pencerahan pengembangan dan perluasan perspektif dari para narasumber yang sudah berkenan hadir,” tegas Khofifah wanti wanti.

    Selain itu, ada tujuh prioritas utama Pembangunan Jatim 2023. Diantaranya pemulihan ekonomi kerakyatan, penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.

    Lalu, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim

    “Saya minta semua peserta menggali, semua menyisir, semua melakukan pendalaman. Sampai kepada bagaimana kita harus punya strong partnership dengan OPD dan Forkopimda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, jelasnya.

    Di Jawa Timur ada 80.330 ASN dan non ASN. Mereka ada ketergantunga kepada kinerja dan inovasi para kepala OPD. Jadi kita harus memahami bahwa di belakang kepala OPD itu ada tim yang luar biasa besarnya. Maka kepala OPD harus siap mendengar, siap memberikan arahan, dan harus juga turun tangan di lini bawah. Kepala OPD harus bisa menggerakkan tim nya sebagai tim yang handal, terangnya.

    Disamping itu Khofifah juga menyampaikan pentingnya perubahan mindset yang lebih srategis. Ini sejalan denan lahirnya struktur baru di pemprov Jatim yaitu Badan riset dan inovasi (BRIDA) yang semula badan penelitian dan pengembangan.

    Contoh yang sangat menonjol adalah bagaimana Jawa Timur berhasil merealisasikan pendapatan 2022 hingga 107,48% atau Rp 31,77 triliun dari total perencanaan Rp 29,56 triliun. Sedangkan, total belanja mencapai 94,02% dengan realisasi 31,59 triliun dari total perencanaan Rp 33,60 triliun.

    Dari sebelas materi yang disuguhkan, hari pertama terdapat empat materi yang disampaikan. Materi Analisis Data dan IT dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Daerah oleh Head of Bussiness Data Platform Grab Ainun Najib, serta Pimpinan Transformasi di Era Persaingan Global oleh Founder and Executive Chairman Markplus, Inc. Hermawan Kartajaya.

    Setelahnya, para peserta beserta pasangannya mengikuti materi Etika dan Tata Krama Pergaulan Internasional dan Table Manner yang diberikan oleh John Robert Powers.

    Ada pula materi Kepemimpinan Reformasi Birokrasi Tematik oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB RI Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto. (*)

    Reporter : Amin

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan